BKPSDM SUMENEP GELAR MONITORING DAN EVALUASI PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PPPK PARUH WAKTU
Sumenep – Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep melaksanakan
kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Senin dan Selasa,
12–13 Oktober 2026, bertempat di Ruang Al-Hikmah BKPSDM Kabupaten Sumenep.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan
pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berjalan tertib dan
sesuai ketentuan, baik dari aspek administrasi kepegawaian, kesesuaian data,
pembayaran gaji atau upah, maupun pelaksanaan tugas pada masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada hari pertama, Senin (12/10/2026), materi disampaikan oleh Bapak Heru Adi Darmawan, S.Kom. Selaku Sub Koordinator Data dan Informasi dan Bapak David Mercury, S. Ap. Pembahasan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu, termasuk kesesuaian data dan dokumen kepegawaian serta penanganan permasalahan administrasi yang ditemukan di lapangan.
Sementara itu, pada hari kedua, Selasa
(13/10/2026), kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Bidang
(Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Bapak Mohammad
Alfiannur, S.T., M.M. terkait evaluasi pelaksanaan perpanjangan perjanjian
kerja PPPK Paruh Waktu serta pembahasan hal-hal yang memerlukan koordinasi dan
tindak lanjut.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan
penjelasan mengenai sejumlah hal penting, di antaranya kesesuaian data dan
dokumen PPPK Paruh Waktu, pelaksanaan tugas, pembayaran gaji atau upah,
administrasi kepegawaian, serta pemutakhiran data. Setiap OPD perlu memastikan
bahwa data PPPK Paruh Waktu yang dimiliki sesuai dengan kondisi sebenarnya,
termasuk menyampaikan data dan dokumen pendukung apabila terdapat PPPK yang
tidak dilakukan perpanjangan.
Dalam pembahasan terkait pelaksanaan tugas, ditegaskan bahwa data yang digunakan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja mengacu pada data awal saat pengangkatan. Oleh karena itu, apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian pada jabatan, pendidikan, maupun unit kerja, hal tersebut perlu dilaporkan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BKPSDM. Proses perpanjangan perjanjian kerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan perpindahan jabatan, perubahan pendidikan, ataupun perpindahan unit kerja.
Aspek pembayaran gaji atau upah juga menjadi
perhatian dalam kegiatan ini. Masing-masing OPD diharapkan menyampaikan kondisi
pembayaran, termasuk apabila masih terdapat kendala, keterlambatan, atau
permasalahan administrasi yang memengaruhi proses pembayaran. Permasalahan lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas maupun administrasi kepegawaian juga
perlu disampaikan dengan disertai data dan dokumen pendukung agar dapat
ditindaklanjuti secara tepat.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, BKPSDM Kabupaten Sumenep berharap terwujud kesamaan data dan informasi antara BKPSDM dengan masing-masing OPD. Permasalahan yang dapat diselesaikan pada tingkat OPD diharapkan segera ditindaklanjuti, sedangkan permasalahan yang memerlukan koordinasi dengan BKPSDM atau instansi lainnya akan dihimpun untuk ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat
koordinasi, meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian, serta memastikan
pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel.
