Jl. Dr. Cipto Nomor 40 Kolor, Sumenep|Senin - Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik ASN
Layanan pelaporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kerahasiaan & Dasar Hukum
Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen menegakkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan disiplin pegawai berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 94 Tahun 2021.
Jaminan Perlindungan: Identitas pelapor dan substansi laporan pengaduan dilindungi kerahasiaannya oleh Majelis Kode Etik ASN BKPSDM Kabupaten Sumenep.
Kewajiban ASN
1Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah.
2Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
4Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Larangan ASN
1Menyalahgunakan wewenang.
2Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
3Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
4Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
5Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
7Melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli).
8Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
9Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
10Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
11Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
12Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
13Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
14Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon anggota legislatif (termasuk ikut kampanye, memakai atribut partai/PNS, memanfaatkan fasilitas negara, dan melanggar netralitas ASN).
Formulir Laporan Pelanggaran Kode Etik
Pastikan data yang Anda isi akurat untuk mempermudah proses verifikasi oleh Tim Majelis Kode Etik ASN.